Pemkab Siak Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih

wartakandis.com | Siak - Bupati Siak, Alfedri, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pada Jumat (9/5/2025).

Rapat tersebut melibatkan para penghulu, lurah, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Siak, sebagai langkah awal implementasi program nasional tersebut di tingkat daerah.

“Inpres ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa,” ujar Alfedri di Kantor Bupati Siak.

Alfedri menjelaskan bahwa instruksi ini ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah.

Menurut dia, koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, dengan model yang menyesuaikan potensi lokal tiap kampung dan kelurahan.

“Kita ingin agar setiap desa dan kelurahan di Siak memiliki koperasi yang aktif, produktif, dan mandiri. Ini sejalan dengan visi kita membangun dari pinggiran dan memperkuat ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Siak berharap dapat mempercepat koordinasi antar lembaga serta mendorong pembentukan koperasi secara menyeluruh di wilayahnya.

Sumber : infooublik.id
Editor    : Adiba

Baca Selengkapnya

Sekda Siak: Pejabat Fungsional Harus Profesional dan Adaptif dalam Tugas

wartakandis.com | Siak – Sekretaris Daerah (Sekda) Siak, Arfan Usman, melantik 285 Pejabat Fungsional di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Senin (10/2/2025).

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Menurut Sekda Siak Arfan Usman, jabatan fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab besar, terutama dalam peningkatan pelayanan publik serta pengembangan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

"Dengan jumlah pejabat fungsional yang telah diisi ini, saya berharap mereka dapat memberikan kontribusi maksimal serta mengembangkan profesionalisme dalam pendidikan dan pelayanan pemerintahan," ujar Arfan Usman..

Sebanyak 285 pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari:

- 282 orang dalam Jabatan Fungsional Guru.

- 2 orang dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (DPMPTSP).

- 1 orang dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner (Dinas Perikanan dan Peternakan).

Pejabat yang telah dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja di tempat tugas masing-masing.

"Segera lakukan pemantapan jabatan, ikuti mekanisme kerja, terus berinovasi, serta tanamkan nilai-nilai efektivitas dan efisiensi dalam bekerja," pesan Sekda Arfan Usman.

Dalam sambutannya, Sekda Siak menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas, serta mengikuti arahan pimpinan dengan semangat dan loyalitas tinggi.

"Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab sesuai kewenangan yang diberikan. Tunjukkan loyalitas, integritas, dan hormati mekanisme yang ada. Saya ingin melihat pejabat fungsional yang baru ini bekerja dengan semangat tinggi dan tetap menjaga keselarasan dalam tugas," ujarnya.

Ia juga mendorong para pejabat untuk membuat terobosan-terobosan baru yang dapat meningkatkan efektivitas kerja di sektor masing-masing.

"Jika ingin berkontribusi lebih, jadilah pejabat yang fleksibel dan inovatif dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Mari berjuang bersama dalam mendukung pembangunan di Negeri Istana ini," tambahnya.

Sumber : infopublik.id
Editor    : azet

Baca Selengkapnya

Pemkab Siak dan BWI Tingkatkan Kapasitas Nazhir Wakaf

wartakandis.com | Siak - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan umat Islam, salah satunya melalui pengelolaan wakaf.

“Dukungan pemerintah terlihat nyata melalui peluncuran kota wakaf di Kantor Bupati Siak. Ini adalah langkah besar dalam pengembangan kegiatan islami di kabupaten kita,” ungkap Arfan saat membuka Pembinaan Nazhir Wakaf di Kabupaten Siak yang berlangsung di Grand Royal Hotel, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025).

Ia juga memuji keberhasilan BAZNAS Siak yang telah menjadi percontohan nasional serta perkembangan pesat Badan Wakaf Indonesia (BWI) di daerah ini.

“Keseriusan pemimpin kita dalam mendukung kegiatan islami seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ketua BWI Siak, Resman Junaidi, menyampaikan bahwa Kabupaten Siak saat ini baru memiliki satu Nazhir bersertifikat dari BWI Pusat. Pembinaan Nazhir Wakaf ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak Nazhir wakaf uang yang profesional dan bersertifikat.

“Pembinaan ini memberi peluang besar kepada yayasan, pesantren, dan badan hukum lainnya untuk menjadi Nazhir wakaf uang yang sah,” ungkapnya.

Resman juga menjelaskan bahwa BWI berencana mengadakan sertifikasi Nazhir wakaf uang pada Februari 2025. Targetnya, hingga akhir tahun, Kabupaten Siak diharapkan memiliki 30 Nazhir wakaf uang.

“Kami berharap seluruh peserta pembinaan ini dapat mengikuti sertifikasi dan berkontribusi dalam pengelolaan wakaf uang di Siak,” jelasnya.

Diketahui, sebanyak 30 peserta dari berbagai latar belakang mengikuti Kegiatan Pembinaan Nazhir Wakaf bertema “Meningkatkan Profesionalitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

Sumber : infopublik.id
Editor    : azet

Baca Selengkapnya

Stabilitas Inflasi dan Kesehatan adalah Kunci Pembangunan Daerah

wartakandis.com | Siak – Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan implementasi program pemerintah pusat.

Ia menambahkan bahwa data kesehatan yang terpetakan melalui Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan membantu Pemkab Siak dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

“Sesuai arahan Mendagri, Pemkab Siak akan terus berupaya dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi serta mendukung pelaksanaan program nasional demi kesejahteraan masyarakat,” kata Arfan.

Di saat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai prioritas nasional karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara.

“Rapat ini rutin dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian inflasi berjalan konsisten. Pemerintah pusat dan daerah harus terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas,” ujar Tito.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), komoditas utama penyumbang inflasi di sebagian besar provinsi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Lonjakan harga tersebut dipicu oleh liburan akhir tahun dan perayaan Natal.

Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk secara aktif memonitor harga di pasar serta menjaga ketersediaan pasokan. “Pemantauan harga yang intensif sangat diperlukan agar lonjakan harga dapat dicegah,” tambahnya.

Kemudian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan dalam mendukung hal itu Program PKG bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

“PKG dirancang sebagai langkah deteksi dini penyakit sekaligus membantu pemetaan kondisi kesehatan masyarakat. Program ini merupakan upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan kesehatan,” ungkap Menkes Budi.

Sumber : infopublik.id
Editor    : azet

Baca Selengkapnya

Pemkab Siak Hibahkan Lahan 1,3 Hektare untuk Dukung Operasional Manggala Agni

wartakandis.com | Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak secara resmi memberikan hibah lahan seluas 1,3 hektare kepada Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penyerahan surat hibah secara simbolis dilakukan oleh Bupati Siak, Alfedri, dan diterima oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nifinluri di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta pada Kamis (16/1/2025).

Hibah ini bertujuan mendukung operasional Markas Besar Manggala Agni Daerah Operasional (Daops) wilayah Riau, yang mencakup Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Markas besar ini akan berlokasi di Kecamatan Mempura, Kampung Koto Ringin, Kabupaten Siak.

Bupati Siak, Alfedri, menyatakan bahwa hibah lahan ini merupakan bentuk dukungan nyata Pemkab Siak terhadap upaya Manggala Agni dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak.

"Alhamdulillah, hari ini kami menyerahkan sepenuhnya hibah tanah kepada Manggala Agni Daops Siak. Semoga ke depan, kita terus berkolaborasi dalam menanggulangi Karhutla dan menjaga lingkungan," ujar Alfedri.

Dalam kesempatan tersebut, Alfedri juga menerima piagam penghargaan dari Thomas Nifinluri atas dukungan Pemkab Siak dalam pengendalian Karhutla. Kabupaten Siak saat ini berada dalam kondisi zero hotspot atau nol titik api, dan Alfedri berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan, terutama di area lahan gambut yang rentan saat musim kemarau.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinluri, mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara Pemkab Siak dan Manggala Agni. Ia berharap koordinasi dan kolaborasi ini terus ditingkatkan di masa mendatang.

Thomas juga menggarisbawahi pentingnya segera merealisasikan kebutuhan bagi daerah-daerah penyangga guna mendukung upaya pencegahan Karhutla, serta terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk memastikan pencegahan dan penanganan Karhutla berjalan efektif. Penting untuk terus mengingatkan masyarakat dan pengelola lahan agar menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan,” tegas Thomas.

Sumber : infopublik.id
Editor    : azet

Baca Selengkapnya

Pemkab Siak Matangkan Rencana Aksi Siak Hijau untuk Lingkungan Berkelanjutan

wartakandis.com | Mempura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar rapat Konsultasi Publik Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Siak Kabupaten Hijau di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Selasa (14/1/2025).

RAD Siak Hijau dirancang sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program Siak Hijau selama lima tahun ke depan. Program ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 dan berkomitmen menjalankan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Wakil Bupati Siak, Husni Merza, dalam sambutannya menegaskan bahwa Perda Siak Hijau memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengurangan emisi sebesar 29 persen pada 2030, sekaligus menyelamatkan lingkungan dan ekosistem dari kebakaran hutan dan perambahan.

“Perda ini mempertegas komitmen Pemkab Siak untuk mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi emisi GRK serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Siak,” ungkap Husni.

RAD Siak Hijau menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi fokus pembahasan, di antaranya:

- Pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan.

- Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

- Pengelolaan sampah terpadu.

- Pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan.

- Pengurangan pencemaran Sungai Siak.

- Penyelesaian konflik lahan.

Husni juga memaparkan peta zonasi Siak Hijau yang terbagi menjadi lima zona, yaitu zona konservasi, zona tanaman pangan, zona perkebunan, zona industri, dan zona permukiman.

“Dari zonasi ini, terdapat 20 perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan 16 perizinan hutan tanaman di Kabupaten Siak,” jelasnya.

Berdasarkan data, total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat mencapai 204.695 hektare, sedangkan kawasan ekosistem mangrove mencakup 1.421,16 hektare, yang terdiri dari mangrove sekunder jarang (39,76 hektare), mangrove sekunder sedang (128 hektare), dan mangrove sekunder rapat (1.253,39 hektar).

Husni berharap melalui RAD Siak Hijau, tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“RAD Siak Hijau tidak hanya menjadi panduan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan berbasis keberlanjutan, tetapi juga sebagai tolok ukur capaian target Siak Hijau di masa depan,” tutupnya.

Program Siak Hijau menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Siak untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan upaya ini, Kabupaten Siak terus berupaya menjadi model daerah hijau yang mendukung pencapaian target nasional di bidang lingkungan dan emisi gas rumah kaca.

Sumber : infopublik.id
Editor    : azet

Baca Selengkapnya